Inilah 83 Situs Penjual Obat Palsu dan Ilegal

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan lebih dari 80 situs web yang menawarkan obat ilegal. Ini merupakan salah satu hasil temuan dari Operasi Pangea V yang dilakukan bersama Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Direktorat Jenderal Bea Cukai. 

Operasi yang dilakukan dalam kerangka Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal ini berlangsung mulai 25 September sampai 2 Oktober 2012.

Facebook Singkirkan Pengguna di Bawah Umur

Hampir separuh remaja usia 12 tahun di Amerika Serikat menggunakan situs jejaring sosial.

KAMIS, 24 MARET 2011, 15:59 WIB

      Muhammad Firman

VIVAnews - Mozelle Thompson, Chief Privacy Adviser Facebook menyebutkan, situs jejaring sosial itu membatalkan keanggotaan hingga 20 ribu pengguna Facebook per harinya. Langkah ini diambil untuk menyingkirkan mereka yang tidak memenuhi syarat yakni 13 tahun ke atas.

Gempa Jepang Membuat Hari Lebih Pendek

Senin, 14 Maret 2011 - 12:15 wib

Defanie Arianti - Okezone

TOKYO - Gempa bumi dengan kekuatan 8,9 SR yang mengguncang wilayah timur laut Jepang, 

Jumat lalu, bukan saja memporak-porandakan Negeri Sakura, tapi juga memperpendek

 hari di bumi.
 

Bagaimana Membubarkan Ormas Anarkis

"Percuma memberangus ormas. Mereka cuma akan ganti kulit."

Kamis, 10 Februari 2011, 22:01 WIB

 

Ismoko Widjaya, Bayu Galih, Lutfi Dwi Puji Astuti, Mohammad Adam, Anggi Kusumadewi

Massa perusuh membunuh jemaah Ahmadiyah (dok. Ahmadiyah)

BERITA TERKAIT

• Polisi Usut Penyerang Ahmadiyah Berpita Biru
• Priyo Sarankan Dua Solusi untuk Ahmadiyah
• "Bubarkan Ormas Bukan Akar Persoalan"
• VIDEO: Siapa Perekam Serangan Ahmadiyah
• Percuma Ormas Diberangus, Bisa Ganti Kulit

VIVAnews - Organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat karena aksi-aksi anarkisnya dan terbukti melanggar hukum akan dibubarkan. Perintah itu langsung diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kupang, NTT, Rabu, 9 Februari 2011.
Menindaklanjuti instruksi itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menjelaskan sekilas landasan pembubaran itu. Menurut Djoko, hal itu sudah tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Instruksi Presiden itu secara umum. Dan untuk penerapannya menggunakan undang-undang itu," kata Djoko dalam perbincangan telepon dengan VIVAnews.com, Kamis, 10 Februari 2011.
Djoko menambahkan undang-undang itu masih sangat relevan karena dengan jelas mengatur setiap aspek dari organisasi masyarakat, termasuk pembubarannya. Peraturan teknis dan segala macam turunannya juga sudah dijabarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Presiden kan sudah jelas mengatakan bahwa pembubaran organisasi itu harus dilakukan secara legal dan sah. Undang-undang itu justru untuk penerapannya dan sudah sesuai aspek legalitasnya," ujar mantan Panglima TNI ini.
Dalam UU itu, pembubaran organisasi massa yang terbukti melanggar hukum tertuang di Bab VII soal Pembekuan dan Pembubaran. Dalam pasal 15 tertulis, "Pemerintah dapat membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, dan/atau Pasal 18."

Dalam pasal 7 (c) juga disebutkan, "Organisasi kemasyarakatan berkewajiban memelihara persatuan dan kesatuan bangsa." Soal pembubaran juga disebut dalam pasal 16, "Pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya."

Pernyataan Djoko dikuatkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI bidang pemerintahan, Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, perangkat hukum pembubaran ormas anarkis sudah lama tersedia, yakni UU No. 8/1985 itu. Persoalannya kini "tinggal realisasi pemerintah bagaimana menghadapi ormas yang ngawur-awuran itu."
Acuannya, masih kata politisi PDI Perjuangan itu, jelas tertera pada pasal 14 sampai 16. Bila ada organisasi melanggar ketertiban umum maka akan diberikan peringatan. Bila peringatan itu tidak diindahkan, maka ormas itu bisa dibekukan dan dibubarkan. "Bila diperingatkan masih juga nekat dan tidak mematuhi maka dia bisa dibubarkan," ujarnya.

Kendati demikian, Ganjar mengakui bahwa undang-undang itu merupakan produk orde baru dan sudah saatnya direvisi. DPR sudah memasukkan revisi undang-undang itu dalam Program Legislasi Nasional sejak tahun lalu, 2010. "Tapi, pembahasannya memang tidak cepat. Karena ada trauma represi terhadap ormas pada masa Orde Baru," ia menjelaskan.
Meski begitu, kata Ganjar, UU No. 8/1985 masih bisa digunakan sebagai acuan. "Karena sampai sekarang UU ini tetap berlaku dan belum dicabut."

Ormas mana?
Lantas, ormas apa saja yang masuk kategori ormas anarkis itu?
Pemerintah sudah memerintahkan institusi terkait untuk mengidentifikasi ormas-ormas perusuh itu. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menjelaskan Presiden SBY telah meminta kejaksaan, kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengidentifikasi ormas mana saja yang selama ini melawan hukum.

"Kalau memang teridentifikasi ada ormas yang melawan undang-undang, maka ormas itu dapat dibubarkan," kata Tifatul, sembari menegaskan bahwa ini bukan berarti pemerintah melarang ormas untuk berdemonstrasi. "Boleh saja berdemo tapi tidak merusak. Jadi, jangan dikira berdemo tidak boleh."

Desakan pembubaran ormas-ormas anarkis juga datang dari Senayan. Ketua Partai Demokrat Bidang Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Didi Irawadi Syamsudin meminta kepolisian beserta aparat penegak hukum lain, segera merespons perintah Presiden SBY itu. "Sudah saatnya kita mendukung pembubaran ormas yang bertindak seolah-olah negeri ini tanpa hukum," kata Didi di Gedung DPR RI, Jakarta.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso. Tetapi, dia mencatat bahwa perintah SBY itu perlu segera diikuti sejumlah hal. Pertama, revisi dan penyempurnaan UU Ormas. "Agar nanti negara juga tidak sewenang-wenang, sepihak dan seenaknya membubarkan ormas-ormas yang ada." 

Menurut Priyo, sebaiknya dalam UU Ormas yang baru perlu ditambahkan klausul soal kategori ormas yang layak dibubarkan. Misalnya, "yang sifatnya perusuh, menimbulkan korban jiwa, meresahkan, dan menakut-nakuti warga." Mekanisme pembubaran juga harus diatur sedemikian rupa dan dilengkapi bukti-bukti yang otentik dan kuat. "Termasuk, kemungkinan diperlukan adanya pengadilan yang independen tapi cepat untuk memutuskan soal itu."

Ketua Umum Partai Damai Sejahtera, Denny Tewu, menyerukan hal serupa. Menurut Denny, pemberangusan ormas bukanlah cara yang tepat untuk mengatasi kekerasan berbau SARA di tanah air. "Percuma memberangus ormas. Mereka cuma akan ganti kulit," kata Denny dalam iskusi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Februari 2011.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Taufiq Kiemas, juga satu suara. Menurut dia, semua pihak harus mendukung perintah Presiden SBY itu. "Kita semua harus setuju," kata Taufiq di Gedung MPR/DPR RI. Namun, pembubaran jangan sampai melanggar hak asasi manusia. Karena itu, pemerintah disarankannya untuk segera meminta saran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengenai prosedurnya. Jangan sampai, "Nanti kalau terjadi sesuatu, mobil-mobil polisi dibakar, polisi tidak bisa bertindak apa. Sudah begitu, kita marah-marah pada polisi," ujarnya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai perintah Presiden itu bukan sesuatu yang luar biasa. "Dalam konteks ini tidak luar biasa, karena itu sudah jadi aspirasi masyarakat sejak lama," kata salah satu Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh.
Ridha juga menyarankan agar pembubaran ormas dipikirkan masak-masak. "Karena ini bukan solusi," ucap Ridha. Dia minta pemerintah untuk mencari solusi yang pas untuk menyelesaikan masalah kekerasan ini secara substansial. Pemerintah terkesan membiarkan terjadinya sejumlah kekerasan. Hal ini antara lain terlihat dari nyaris tidak pernah adan peristiwa kekerasan yang diselesaikan pemerintah secara tuntas. "Setiap kekerasan ada latar belakangnya. Ini yang sebenarnya harus dipelajari dan diantisipasi," kata Ridha. (kd)
• VIVAnews

Warga Palestina Lempari Pasukan Israel

Ratusan warga Palestina di Jerusalem Timur melempar batu dan membakar ban ketika terjadi bentrokan dengan militer Israel di wilayah tersebut, Sabtu (20/3). Mereka juga membakar bendera Israel. Aksi protes warga Palestina tersebut dipicu oleh rencana Israel untuk melakukan pembangunan 1.600 rumah baru untuk pemukim Yahudi. Sementara itu tim negosiasi perdamaian Israel-Palestina yang terdiri dari AS, Rusia, PBB dan Uni Eropa mengecam rencana Israel membangun ribuan rumah baru di Yerusalem Timur dan menyerukan agar Israel segera menghentikan pembangunan pemukiman tersebut. Foto: AP Photo

Pasukan Israel mengambil posisi ketika terjadi bentrokan dengan pengunjuk rasa Palestina di timur Yerusalem, Jumat (19/3). Foto: AP Photo/ Muammar Awad

Pengunjuk rasa Palestina melemparkan batu ke arah polisi Israel ketika terjadi bentrokan di kamp pengungsi timur Yerusalem, Sabtu (20/3). Foto: AP Photo/Tara Todras-Whitehill 

Para pemuda Palestina melemparkan batu ke arah pasukan Israel ketika terjadi bentrokan di kamp pengungsi timur Yerusalem, Jumat (19/3). Foto: AP Photo/Sebastian Scheiner

Polisi di perbatasan Israel menahan seorang pengunjuk rasa Palestina ketika terjadi bentrokan di kamp pengungsi timur Yerusalem, Sabtu (20/3). Foto: AP Photo/ Muammar Awad

Para pemuda Palestina melemparkan batu ke arah pasuka Israel ketika terjadi bentrokan di kamp pengungsi timur Yerusalem, Jumat (19/3). Foto: AP Photo/Sebastian Scheiner 

Kera Siamang 'Bicara' dengan Aksen Berbeda

Seperti manusia, kera Siamang punya aksen bahasa yang menunjukkan daerah asal mereka.

Kamis, 10 Februari 2011, 06:05 WIB

Indra Darmawan

Kera Siamang (zooschool.ecsd.net)

BERITA TERKAIT

• Jangkrik Pemakan Daging dari Zaman Dinosaurus
• Spesies Serigala Baru Ditemukan di Afrika
• Tanaman 'Bunglon' Bisa Berganti Warna
• Kenapa Tubuh Kuda Laut Seperti Kuda?
• Kodok Tumbuhkan Gigi dalam 20 Juta Tahun

VIVAnews - Kera Siamang ternyata tak banyak berbeda dengan manusia dalam kepandaian mereka berbahasa.
Seperti dikutip dari situs DailyMail, kera Siamang memiki bahasa sendiri. Yang cukup mengejutkan, kera ini ternyata juga memiliki aksen yang berbeda satu sama lain. 
Biasanya, Siamang bernyanyi untuk berkomunikasi satu sama lain atau main-main. Mereka juga menggunakan lagu untuk menandai wilayah kekuasaan mereka atau menarik pasangan. Siamang yang telah berpasangan, akan bernyanyi secara duet untuk memperkuat ikatan mereka. 
Para ilmuwan yang menganalisa model-model lagu yang dinyanyikan oleh primata-primata di hutan Asia China, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Ternyata, mereka mendapatkan jenis lagu yang berbeda tak hanya untuk setiap spesies berbeda, namun juga berbeda berdasarkan wilayah mereka berasal. Mereka bisa dikelompokkan menjadi Siamang yang beraksen utara dan selatan.
Sekelompok ilmuwan primata Jerman telah meneliti 400 sampel lagu Siamang meliputi 92 duet dan menganalisa semuanya dengan 53 parameter akustik.
Dari hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal BMC Evolutionary Biology, ternyata nyanyian Siamang tak cuma bisa mengungkap asal daerah mereka, tapi juga masa lalu migrasi mereka.

Misalnya Siamang Kamboja, Laos, dan Vietnam yang memiliki kedekatan DNA. Kendati mereka memiliki pola-pola lagu yang agak berlainan, pada dasanya mereka bisa diklasifikasikan ke dalam satu daerah. 
Namun, spesies Siamang yang berasal dari Vietnam utara dan China memiliki aksen yang berbeda dari kerabatnya yang berasa dari bagian selatan. Sementara spesies Siamang yang berasal dari lokasi yang lebih utara lagi, memiliki lagu yang semakin berbeda dengan kerabatnya di selatan.
Peneliti menemukan bahwa struktur lagu Siamang tidak hanya menjadi alat yang bisa diandalkan untuk memastikan kekerabatan, namun juga untuk menguntai asal lokasi geografik mereka.
"Setiap Siamang memiliki variabel lagunya sendiri, namun seperti halnya manusia, ada kesamaan (pola lagu) antara Siamang yang memiliki asal yang sama," kata Van Ngoc Thinh, salah satu tim riset kepada DailyMail. (hs)

• VIVAnews

Berapa Lama Umur Matahari?

Matahari kita sendiri sudah menjalani sekitar separuh dari hidupnya dan akan meredup.

Kamis, 10 Februari 2011, 11:41 WIB

Muhammad Firman

Tergantung ukurannya, bintang bisa hidup hingga 10 miliar tahun. (ESO| Telegraph)

BERITA TERKAIT

• Peneliti Siapkan Misi ke Dua Bulan Jupiter
• Peneliti Temukan Bintang Baru di Bima Sakti
• Gambar Spektakuler: Matahari dalam 3 Dimensi
• AS Luncurkan Satelit Mata-Mata NROLL-66
• VIDEO: Bila Burung dan Kucing Bebas Gravitasi

VIVAnews - Umur setiap bintang berbeda-beda, tergantung berapa besar ukuran bintang tersebut. Sebuah bintang seperti Matahari memiliki umur sekitar 10 miliar tahun. Adapun bintang yang memiliki berat 20 kali lipat lebih banyak dari Matahari, hanya hidup sekitar 10 juta tahun saja.

Seperti dikutip dari Life’s Little Mysteries, 10 Februari 2011, bintang memulai hidupnya sebagai awan padat yang terdiri dari gas dan debu. Setelah bintang terbentuk, ia membakar hidrogen menjadi helium.

Setelah hidrogen mulai habis terbakar, tahap pembakaran berikutnya mulai berlangsung yakni pembakaran helium menjadi elemen yang lebih berat.

Jika bintang memiliki ukuran yang tidak terlalu besar, atau hanya beberapa kali lipat ukuran Matahari, bintang tersebut lama-kelamaan akan menjadi bintang putih kerdil atau biasa disebut white dwarf.

Jika bintang tersebut memiliki ukuran jauh lebih besar, pertama-tama ia akan meledak ke dalam, lalu meledak kembali ke luar dalam sebuah ledakan supernova. Lalu, bagaimana dengan Matahari kita?

Menggunakan teknik pemodelan komputer yang disebut Stellar Evolution and Nucleocosmochronology, Matahari yang juga merupakan sebuah bintang sama seperti bintang lainnya, sudah berusia 4,57 miliar tahun. Saat ini, ia sudah menjalankan sekitar separuh hidupnya di mana saat ini, reaksi fusi nuklir di inti Matahari mengubah hidrogen menjadi helium.

Berhubung Matahari tidak memiliki massa yang cukup untuk meledak seperti sebuah supernova, dalam tempo 5 miliar tahun ke depan, saat hidrogen miliknya habis, ia akan menjadi bintang merah raksasa lalu kemudian akan menciut. (hs)

Aktivis HAM: Militer Mesir Tidak Netral

Banyak orang yang belum ditemukan. Mereka yang hilang adalah para kritikus dan blogger

Kamis, 10 Februari 2011, 16:08 WIB

Renne R.A Kawilarang, Denny Armandhanu

Sejumlah demonstran bersantai di bawah tank militer Mesir di Kairo (AP Photo/Ben Curtis)

BERITA TERKAIT

• Arab Saudi: Mubarak Jangan Dipermalukan
• Menkeu Siap Tambah Dana Evakuasi WNI di Mesir
• Mesir Dilanda Mogok Kerja Massal
• Revolusi Islam Iran Berdampak Luar Biasa
• Demonstrasi di Mesir Didominasi Kaum Pemula

VIVAnews - Pimpinan militer Mesir menyatakan mendukung demonstrasi damai dan bersikap netral atas gejolak politik yang menuntut mundur Presiden Hosni Mubarak. Namun, muncul laporan bahwa ratusan orang demonstran yang dituduh mata-mata telah ditahan dan disiksa di penjara rahasia oleh militer.

Menurut laporan lembaga HAM yang berbasis di New York, Human Right Watch (HRW), seperti dilansir surat kabar The Guardian, 9 Februari 2011, terdapat sedikitnya 119 kasus penahanan warga sipil oleh pihak militer. Namun diyakini, angkanya jauh lebih banyak lagi karena banyak dari korban tidak melaporkannya. Pihak militer yang ditanya mengenai hal ini juga menolak untuk berkomentar.

Lembaga HAM Mesir, Initiative for Personal Right, mengatakan jumlahnya mungkin saja ribuan. Direktur lembaga ini, Hossam Bahgat, mengatakan bahwa mereka yang hilang adalah para aktivis politik, pengacara, wartawan dan warga sipil yang membawa selebaran. Walaupun mereka yang ditahan kebanyakan dilepaskan, namun banyak dari warga yang masih hilang sampai saat ini.

“Yang ditahan bervariasi, mulai dari orang yang berada di lokasi demonstrasi atau ditahan karena melanggar jam malam. Mereka yang melawan juga ditahan pihak militer. Selain itu militer juga menangkap orang-orang dengan alasan bekerja  untuk orang asing, padahal tidak,” ujar Bahgat.

“Penahanan sepenuhnya tidak pernah dilaporkan, mereka juga tidak dapat memberitahukan anggota keluarga mereka atau pengacara mengenai penahan tersebut. Hal ini membuat mereka sulit dibantu ataupun dicari,” lanjut Bahgat lagi.

The Guardian berhasil mewawancarai beberapa orang yang pernah ditahan oleh militer. Mereka mengaku mengalami penyiksaan di beberapa tempat yang memang bertujuan untuk mengintimidasi tahanan. HRW mengatakan beberapa dari mereka bahkan disiksa dengan cara disetrum.
Salah seorang staf HRW, Heba Morayef, mengatakan banyak orang yang masih belum ditemukan dalam beberapa hari terakhir. Mereka yang hilang adalah para kritikus dan blogger. Hal ini, ujar Morayef, menunjukkan militer tidak lagi netral terhadap gejolak yang tengah terjadi.

“Saya kira sekarang sudah jelas bahwa militer bukan lagi pihak yang netral. Militer tidak lagi ingin dan percaya kepada para demonstran,” ujar Morayef.
• VIVAnews

Demonstrasi di Mesir Telan Korban Tewas

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Demonstran yang berhasil memblokir jembatan utama di Kairo Rabu (26/01) usai bentrokan hebat dengan polisi

Rabu (26/01), pukul satu malam, polisi membubarkan demonstrasi dengan kekerasan dan beberapa orang tewas dalam kerusuhan itu. Demonstrasi yang ditujukan terhadap pemerintahan Mubarak berlangsung di seluruh Mesir.

Sekitar jam 1 malam waktu setempat polisi mulai menghalau para demonstran yang melakukan protes dengan aksi duduk dengan meriam air dan gas air mata, juga dengan tongkat pemukul. Saksi mata melaporkan, asap gas air mata sedemikian tebal sehingga beberapa demonstran langsung pingsan. Demonstran lainnya yang berlumuran darah tampak berlarian di pinggir jalan. Namun para demonstran kembali dapat berkumpul dan sempat memblokir jalan utama.
"Kami tetap di sini hingga Husni Mubarak kabur ke Jedah atau ke Tel Aviv," demikian teriakan para demonstran di Tahrir Square, di pusat ibukota Kairo. Padahal sebelumnya situasi di sana masih begitu meriah seperti dalam pesta rakyat. Selasa (25/01) siang memang terjadi bentrokan kecil antara demonstran dan polisi, tapi kemudian polisi menjauh dan berjaga di jalan-jalan sekitar lapangan tersebut.
Orang yang berkumpul semakin banyak. Dan polisi kembali menyerbu, dengan tindak kekerasan. Kerusuhan itu menyebabkan sedikitnya empat orang tewas, tiga demonstran dan satu polisi. Selain itu ratusan orang lainnya terluka akibat gas air mata.
Di banyak tempat, demonstran membalas kekerasan polisi dengan lemparan batu. Rabu (26/01) pagi, dilaporkan terjadinya penangkapan massal, termasuk di antaranya terhadap tokoh oposisi penting.
"Tunesia menjadi contoh bagi kami. Tapi di Mesir lebih buruk dibanding di sana. Sejak 30 tahun kami diperintah rezim Mubarak. Dan selama itu situasinya damai. Negara ini seharusnya mengalami pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup. Tapi yang terjadi, kami hidup seperti dalam perang, semua menjadi lebih mahal, tingkat pengangguran tinggi dan korupsi di mana-mana. Tunesia menjadi pemicu kami, dan sisanya kami harus mampu melakukannya sendiri," dikatakan seorang demonstran.
Juga di kota-kota tepi pantai Mesir sampai ke Aswan dan Sinai, warga turun ke jalan. Bagi kebanyakan dari mereka, demonstrasi ini merupakan yang pertama kali dilakukan dalam hidupnya. Mereka menentang tingginya harga, tingkat pengangguran, kesewenang-wenangan polisi serta hasil pemilu parlemen tahun 2010 yang diduga dimanipulasi.
"Pernah ada masa, ketika polisi melindungi warga Mesir. Tapi kini polisi memerangi warga Mesir. Mereka mempertahankan sistem, itu yang kini mereka lakukan. Mereka melindungi sistem," dikatakan seorang demonstran.
Puluhan ribu warga Mesir mengubah peringatan hari Polisi Mesir menjadi hari aksi protes. Setelah bentrokan hebat antara pengkritik pemerintah dengan polisi di Mesir, gerakan pemuda pro demokrasi menyerukan protes berikutnya. Gerakan oposisi yang sudah menyerukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah Selasa (25/01), dalam jejaring sosial facebook menyerukan warga Mesir untuk kembali berkumpul di Tahrir Square hari Rabu (26/01).

Esther Saoub/Dyan Kostermans

Editor: Hendra Pasuhuk